Water Bombing Dihentikan, Kewaspadaan Karhutla di Kalsel Tetap Diperlukan

Dinas Lingkungan Hidup12 Nov 2026 10:533 menit baca

TABALONG — Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui metode pengeboman air dari udara atau water bombing di Kalimantan Selatan resmi dihentikan mulai Rabu, 11 November 2026. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini diambil seiring menurunnya kejadian karhutla dan meningkatnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan selama November.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa penghentian operasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta mempertimbangkan hasil pemantauan kondisi di lapangan.

Meski helikopter pemadam tidak lagi dioperasikan untuk kegiatan water bombing, upaya penanggulangan karhutla tidak sepenuhnya dihentikan. BNPB tetap melanjutkan pemantauan dan deteksi dini, sementara penanganan akan lebih dioptimalkan melalui satuan tugas darat dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah pusat juga akan tetap memberikan pendampingan dalam koordinasi penanganan.

Keputusan tersebut merupakan perkembangan dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya mengumumkan penghentian sementara operasi udara pada 9 November 2026. Kebijakan itu disampaikan setelah insiden jatuhnya helikopter water bombing di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, pada 8 November 2026 yang mengakibatkan satu orang kru meninggal dunia.

Selanjutnya, BNPB menetapkan penghentian operasi Satgas udara mulai 11 November dengan mempertimbangkan perkembangan kejadian karhutla dan kondisi cuaca. Dengan demikian, penghentian operasi udara merupakan bagian dari penyesuaian penanganan berdasarkan situasi di lapangan.

Di tengah menurunnya kejadian kebakaran dan meningkatnya curah hujan, potensi karhutla tetap perlu diantisipasi. Kondisi cuaca yang lebih basah memang dapat membantu mengurangi risiko kebakaran, tetapi tidak serta-merta memastikan seluruh kawasan terbebas dari kemungkinan munculnya titik api baru. Karena itu, pemantauan wilayah rawan, kesiapan petugas, dan penanganan melalui jalur darat tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Kewaspadaan tersebut juga relevan bagi Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong sebelumnya telah memperpanjang status siaga darurat karhutla dan kekeringan hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini disepakati dalam rapat koordinasi bersama BPBD dan Forkopimda pada 4 November 2026.

Perpanjangan status siaga dilakukan untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah serta mendukung kelancaran operasional apabila terjadi kebakaran maupun kekeringan. Artinya, meskipun operasi pemadaman udara di tingkat provinsi telah dihentikan, kesiapsiagaan di tingkat kabupaten tetap perlu dipertahankan sesuai dengan kondisi dan potensi ancaman di wilayah masing-masing.

Upaya menjaga kondisi tersebut juga tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan petugas di lapangan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah munculnya sumber api, terutama di sekitar lahan dan vegetasi yang mudah terbakar. Tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan merupakan langkah sederhana yang dapat mengurangi risiko kebakaran.

Apabila menemukan titik api atau kepulan asap yang mengarah pada kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat desa atau petugas terkait agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.

Penghentian operasi water bombing menjadi salah satu perkembangan positif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Namun, berakhirnya operasi pemadaman dari udara bukan berarti ancaman kebakaran telah sepenuhnya berlalu. Menjaga kondisi agar tetap terkendali membutuhkan kesinambungan antara pemantauan, kesiapsiagaan petugas, langkah pencegahan, dan keterlibatan masyarakat.